JURNALIS AUSTRALIA

Jurnalis Australia

Kualasimpang-02.04.14

Sore Rabu, 2 April 2014, aku kedatangan tamu jurnalis dari Sidney Morning Herald dan The Age. Mereka bernama Michael, bernomor handphone 08119846381, dan Runi dengan hape 08128353286. Dalam ruang yang gerah di rumahku, mereka menanyakan tentang tata ruang Aceh Tamiang dan domain kerja Sekretaris Daerah. Sesekali mereka mendesak peranan pemerintah daerah tentang intervensi perkebunan ke wilayah hutan.  Namun aku menjawab yang aku ketahui tentang usia perkebunan di kabupaten ini. Mereka berada di rumahku hingga usai magrib sejak pukul 16.30 WIB. Banyak hal yang jadi perbincangan hangat dari kami, khususnya seputar moral umat.

KULIAH UMUM DI FAKULTAS EKONOMI

Kuliah Umum Pasca Sarjana Ekonomi

 

Razuardi Ibrahim bersama Ketua PPS Ekonomi Unsyiah

Aku disajikan sebuah judul kuliah umum, yakni Kajian Kesiapan Aparatur Pemerintah  Dan Swasta Dalam Implementasi  Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  Di Aceh. Esensinya tentu mengacu kepada  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam PERPRES Nomor 32 Tahun 2011.          

                          

MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan yang ada.

Beberapa kesimpulan bahasan terkait kesiapan aparatur yang berperan dalam sistem pelayanan dimunculkan oleh para akademisi di ruang itu. Dari teori aktor pembangunan, dengan domain pemerintah (selaku pembuat regulasi, fasilitasi, serta motivasi), domain dunia usaha (aksi, permodalan,  produksi, lapangan kerja), dan domain masyarakat (partisipasi), aparatur profesional yang dibutuhkan, yakni aparatur yang mampu menterjemahkan konsep program dan kegiatan, aparatur yang interpreneur, aparatur yang solutif, aparatur yang promotif, dan yang memiliki nilai positif lainnya sesuai situasi kearifan lokal.

KAMBING SESUMBAR

Satu pejantan di antara beberapa betina dari komunitas kambing, Banda Aceh, 26 Maret 2014

Aku bergegas dari dudukku, tatkala segerombolan kambing melintas di hadapanku di suatu sore, 26 Maret 2014. Pemandangan di depan Harouk cafe, Keudah, Banda Aceh, yang langka menarik perhatian banyak orang yang minum kopi di situ. Selain tim trantib kota itu cukup peka terhadap ternak berkeliaran, peternak kambing pun boleh dikatakan sulit mendapatkan tempat di tingkat lingkungan desa. Tetapi sore itu, gerombolan ternak sedang berjenis kambing sesumbar kepada gerombolan manusia. Aku bersegera memotret dan menulis beberapa bait pantun tentang hal yang kulihat.

Usia istri yang sama renta

Gadis di desa berseliweran

Bertambah pula banyaknya janda

Malam termenung cari alasan

Suami berpikir pesan ustad

Poligami amalan agama

Takut sekali dibilang murtad

Biarlah hewan jadi contohnya

Sungguh gelisah hati si bapak

Melihat kambing banyak beristri

Tiada ribut bahkan bertekak

Ibu cemburu tak tanak nasi

Kambing rukun bapak pun tersenyum

Seekor bandot handal merayu

Betina tidak pentingkan harum

Bapak bersedih melirik ibu

Sungguh malang nasib manusia

Begitu keluh di hati bapak

Lihat kambing sangat leluasa

Agama boleh aturan tidak

Ibu menunjuk ke kandang ayam

Satu betina satu pejantan

Betina lain datang diterkam

Bapak pun kesal ludah ditelan

Kesal-lah bapak melihat ayam

Tiada mengerti perasaan

Diambil minyak langsung disiram

Kandang dibakar ibupun pingsan

STATUS APARATUR

Razuardi Ibrahim, Pj Dekan FT Al Muslim
2006

PENETAPAN STATUS KEMAMPUAN APARATUR

DALAM MENGELOLA PEMERINTAHAN

Razuardi Ibrahim

Abstraksi

Beberapa informasi objektif menggambarkan intelektual asal kampus dianggap gagal menggerakkan institusi aparatur pemerintahan dalam aspek pemberian solusi program pembangunan terukur. Selain membangun citra negatif terhadap para akademisi, kondisi ini berpeluang menggiring pemikiran umum terhadap kualitas sistem pembelajaran yang berjalan selama ini. Meskipun belum dilakukan penelitian terhadap isu berkembang seperti ini, dapat diduga terdapat kesenjangan antara landasan teoritis dengan aplikasi di lapangan kerja aparatur.

Aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan publik, tentunya telah terbekali berbagai jenjang pendidikan struktural serta aturan pelayanan yang rutin terimplementasikan ke dalam berbagai kebijakan aplikatif. Kolaborasi kemampuan akademis produk proses pembelajaran kampus dengan berbagai materi pendidikan aparatur serta pengadaptasian terhadap karakteristik pelayanan publik dalam kurun waktu tertentu, berpeluang untuk membentuk aparatur yang mampu memenej institusi tertentu.

Persoalan yang belum terungkap dari fenomena ini ialah penetapan status keterampilan yang dimiliki aparatur tertentu terhadap kemampuannya mengapilaksikan bekal akademis berkolaborasi dengan keterampilan manajerial ke dalam strata akademis akibat pembiaran kondisi berkelanjutan. Penetapan ini menjadi penting tatkala hambatan pembangunan semakin jauh dari tujuan harapan kesejahteraan sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, tanpa dapat disimpulkan sebab musabab dari kondisi yang terjadi.  

Oleh karenanya, tidaklah salah jika program studi tertentu di Universitas Syiah Kuala mengambil peran untuk menetapkan status personal aparatur dengan kriteria dan persyaratan tertentu untuk dinyatakan sebagai aparatur terampil dalam suatu strata manajerial pembangunan. (rajju, 01.04.14)   

PUISI SAKSI LUKA

penutup luka bakar, 2008

saksi penutup luka

saksi perjalanan

penutup luka bakar minyak panas

melepuh mengelupas

melekat di amplop 

terkelupas dan dilempar

tepat menyusup ke saku baju

peristiwa enam tahun silam

yang tersimpan menemani

dia banyak berkisah bisu

tentang waktu 

tentang ceria angkasa raya

melingkup cakrawala

kualasimpang, 01.04.14

KAWASAN STRATEGIS

Kawasan Strategis

Beberapa daerah menentukan suatu kawasan atau tempat dengan julukan kawasan strategis. Namun setelah gencar diekspose bahkan ditumpahkan anggaran daerah yang lumayan besarnya, keberadaan kawasan itu semakin redup. Biasanya, para penanggung jawab program kawasan strategis di lingkup aparatur direpotkan oleh banyaknya pertanyaan tentang, “mengapa kawasan itu tidak strategis dan uang yang dilimpahkan ke tempat itu mubazir ?,” ungkap hujatan itu. Muasal kegagalan ini biasanya berawal dari interes pengakomodiran konsep kawasan yang dicanangkan pemerintah atasan. Persoalannya, bagaimana menilai kawasan itu strategis atau tidak, serta penentuan kesesuaian konsep pemerintahan atasan itu dengan kearifan lokal.

Penentuan kawasan strategis sangat bergantung kepada unsur-unsur yang mendukung nilai strategis itu sendiri. Sebagai contoh, di suatu tempat yang memiliki orang-orang bertradisi jualan sate dan kerap dikunjungi banyak orang untuk singgah ke tempat itu maka tempat itu sudah memiliki kekuatan yang bernilai strategis. Tatkala pemerintah meningkatkan prasarana untuk mendukung pelayanan pengunjung maka terjadilah kawasan strategis yang diinginkan.

PENGAKUAN

Pengakuan

Aku menyimpulkan, sebenarnya hambatan mendasar dari aspek pembangunan adalah soal pengakuan terhadap keberadaan kelompok-kelompok pelaku pembangunan itu sendiri. Pendekatan toritisnya yakni pengetahuan tentang keberadaan stakeholders di masing-masing wilayah pembangunan. Mereka memiliki hak terhadap berbagai program pembangunan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tatkala keberadaan stakeholders ini terbiarkan maka kelompok sasaran yang menggerakkan pembangunan itu tidak terukur dari aspek pencapaiannya. Terlebih lagi, manakala keterkaitan jaring-jaring pembangunan yang diistilahkan sebagai wujud sinerjitas tidak terkonek antara satu dengan lainnya sehingga berimbas kepada waktu dan biaya yang sia-sia. Oleh karenanya, para konseptor, perancang, bahkan pengambil kebijakan pembangunan di masing-masing wilayah, perlu melakukan invertarisir kelompok atau elemen pembangunan se-akurat mungkin.