Kebijakan pemerintah pusat yang
menyerahkan pengelolaan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
kepada pemerintah kabupaten-kota mendapat kritikan keras dari Bupati Gowa, H
Ichsan YL. Menurut Ichsan, kebijakan tersebut bukan hanya menciptakan
disparitas antar wilayah, tapi juga berujung pada pemiskinan masyarakat secara
tidak langsung.
 |
| Hidup enggan mati tak mau |
‘’Saya melihat kebijakan penyerahan BPHTB kepada pemerintah kabupaten-kota
hanya menguntungkan kota-kota besar. Banyak walikota dan bupati tidak sadar
dengan kebijakan ini. Tapi begitu membelanjakan APBD-nya 2011, baru akan terasa
sekali,’’ ujarnya dengan nada tinggi kepada wartawan, usai membuka sosialisasi
Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, tentang tahapan
persiapan Pengalihan BPHTB dan PBB P2 sebagai pajak daerah, Selasa (28/12), di
Baruga Karaeng Pattingalloang, yang dihadiri para notaries, BPN dan perpajakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar