PENYIASATAN ANGGARAN

Penyiasatan Anggaran

Secara aturan, anggaran pendapatan dan belanja daerah diakui sebagai uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah sesuai kewenangannya. Pengelolaan dimaksud meliputi tugas-tugas penerimaan dan pengaturan pembelanjaan yang lazimnya disusun berimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Meskipun demikian, umumnya kondisi anggaran belanja kabupaten rentan defisit. Di samping jumlah uang yang terbatas bahkan relatif kecil untuk ukuran suatu kabupaten tertentu dengan wilayah yang luas. Keadaan diperberat lagi ketika anggaran pembelanjaan yang ada diarahkan untuk menyahuti keinginan pihak tertentu, bukan kebutuhan. Logisnya, ragam keinginan inilah yang memperburuk kinerja anggaran daerah melalui peluang penyiasatan para pembahas anggaran. Selama aku turut dalam membahas anggaran di beberapa kabupaten, perlu kiranya diwaspadai kondisi rentan yang dapat memperburuk kinerja anggaran tersebut seperti kebobolan kas, keliru pembelanjaan dan lain sebagainya. Sekurang-kurangnya terdapat dua kondisi yang perlu diwaspadai yakni,

aktivitas ekonomi rakyat

Pertama, sengaja atau tidak, keliru dalam menjumlahkan besaran anggaran kegitan (proyek) sehingga tidak sesuai dengan angka sesungguhnya dalam satu program. Sebagaimana lazimnya, besaran alokasi anggaran program menjadi angka yang dijumlahkan ke dalam kebutuhan anggaran belanja daerah. Katakan saja jika jumlah beberapa kegiatan dalam satu program sebesar Rp 500,-, namun penulisan dalam jumlah total sebesar Rp 100,- maka kebobolan yang terjadi adalah sebesar Rp 400,-. Kekeliruan yang berdampak terhadap kebobolan kas ini dikarenakan pembayaran yang dilakukan berdasarkan usulan tagihan amprahan kegiatan bukan program.

Kedua, memperbesar target pendapatan asli daerah padahal angka yang pasti dapat diasumsi dari trend setiap tahunnya. Upaya memperbesar anggaran ini biasanya lebih bertujuan untuk memperlihatkan kesan kinerja daerah yang baik. Akan tetapi, perlakuan ini berdampak buruk manakala besaran mark-up pendapatan asli daerah (PAD) itu tidak terealisasi, sementara pembelanjaan sudah dilakukan dengan pihak ketiga. Tatkala akhir tahun, terkuaklah anggaran tidak cukup bahkan terhutang dengan pihak ketiga. Dengan demikian, keuangan daerah kebobolan di dalam tahun itu.