ADA APA DENGAN JABATAN

Razuardi Ibrahim menyambut kunjungan Kajari Aceh Tamiang
yang baru Amir, SH

Ada Apa Dengan Jabatan

Sejak aku menjabat Sekretaris Daerah di Kabupaten Bireuen, September 2011, banyak hal yang kucermati tentang cara pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan jabatan struktural, yakni Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Sub-Bidang.  Percematan yang kulakukan merupakan pengalaman pribadi selama menjadi aparatur tertinggi di kabupaten dan tatkala sebagai pegawai negeri tanpa jabatan pada rentang waktu Mei 2012 hingga Mei 2013. Pengalamanku bertambah lagi, tatkala aku dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, pada 13 Mei 2013. Ada dua kondisi keterkaitan jabatan berbeda dari statusku, yakni tatkala mejabat sekda dan mantan sekda. Secara umum, tatkala menjabat sekda, aku kerap didatangi pegawai untuk meminta jabatan dengan embel-embel tertentu. Sebaliknya, ketika berstatus mantan sekda, aku ditawari jabatan dengan berbagai syarat pula. Namun dari kedua kondisi ini aku dapat merangkum tata cara pegawai negeri sipil memperoleh jabatan struktural tertentu meskipun aku tidak sepakat dengan pola pikir serupa ini. Kesimpulanku, pendapat umum di era otonomi daerah, peluang jabatan struktural dapat diraih di luar kompetensi tugas pokok dan fungsi. Sudah semestinya penetapan pejabat dengan standar pelayanan publik baku dan teruji. Beberapa tata cara mendapatkan jabatan struktural yang diupayakan oleh pegawai negeri sipil, yakni :

1.  1.   Loby pribadi dengan janji dan pelayanan tertentu. Hal ini aku alami ketika PNS tertentu kerap melakukan pendekatan terhadapku di luar kebiasaannya. Beberapa waktu kemudian sosok ini mengutarakan maksudnya untuk diberikan jabatan atau bertahan di jabatan tertentu. Berbagai alasan biasanya diutarakan untuk kepentingan loby, di antaranya masih tersangkut kredit, anak-anak masih membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Aku menyikapi orang seperti ini dengan menanyakan jabatan apa yang diminatinya. Setelah ianya menjawab lantas aku menanyakan beberapa hal tentang peranannya di jabatan itu. Kebanyakan orang-orang ambisius yang datang meloby gugup dalam menjawab. Tentu aku mengabaikannya dan memaknai peristiwa seperti ini sebagai pelecehan publik karena ia tidak mampu mengungkap peranannya selaku pejabat publik.

2.    2.     Pencitraan diri, yakni berusaha memperlihatkan sosoknya sebagai PNS yang memiliki keterampilan baik. Tidak jarang pada cara seperti ini, PNS tertentu menggunakan tokoh atau sosok lain untuk membantu peningkatan pencitraannya. Aku pernah menanyai kepada tokoh perantara tentang jasa yang diterimanya dari PNS pengutus. Kusimpulkan pejabat ambisius serupa ini merupakan sosok yang tidak pede.

3.  3.  Premordialisme dan sanak famili. Cara ini biasanya dilakukan dengan mengandalkan asal daerah atau kampung yang sama denganku. Tidak jarang pula yang mengaku masih memiliki hubungan famili denganku. Aku pernah didatangi orang seperti ini, namun mudah kutepis. Aku menganggap saudara seperti ini lahir di masa yang salah.

4.  4.  Paksaan atau tekanan. Cara ini biasnya dilakukan tatkala PNS yang ambisius tersebut telah menanamkan jasa kepada pengambil kebijakan. Paksaan atau tekanan tertentu yang dilakukannya tidak mampu diabaikan oleh pengambil kebijakan. Meskipun aku tidak suka cara seperti ini, namun aku tidak kuasa menahan hak prerogratif atasan. Keadaan ini kumaknai sebagai pembelajaran kepemimpinan yang gagal.

5.  5.  Pembelian. Dalam cara ini biasanya PNS ambisius berani melakukan gambling dengan ragam cara. Tidak jarang para PNS serupa ini berhutang atau menjual hartanya. Aku sendiri pernah ditelepon orang tak dikenal untuk mengurus jabatan di posisi tertentu dengan besaran biaya yang ditentukan. Tak lama kemudian, sepupuku, Wen, di Bireuen pernah dihubungi seseorang untuk menawarkan jabatan setelah memenuhi besaran biaya tertentu. Tawaran serupa itu kumaknai sebagai hiburan hidup dan bahan cerita bagi kawan-kawan.

6.     6.   Dan lain sebagainya yang tidak aku alami.