SEKILAS HAMBATAN REFORMASI BIROKRASI

Hambatan Reformasi Birokrasi

Pada, Kamis, September 2013, beberapa pejabat kabupaten-kota diundang Lembaga Administrasi Negara (LAN) Perwakilan Aceh, untuk turut sharing dalam suatu seminar. Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180). Karl Mannheim sebagaimana disitir oleh Susanto menjelaskan bahwa perubahan masyarakat adalah berkaitan dengan norma-normanya. Development adalah perkembangan yang tertuju pada kemajuan keadaan dan hidup anggota masyarakat, dimana kemajuan kehidupan ini akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat.

Hari-hari di rumah

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur”

Sangat menarik membicarakan tentang birokrasi, karena dalam realita kehidupan birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, padahal para pegawai birokrasi itu dibayar dari duit masyarakat. Dan terkadang wewenang yang diberikan kepada pegawai dari birokrasi disalahgunakan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya reformasi birokrasi.

Namun demikian, keberadaan birokrasi saat Ini banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Kesemua kritikan tersebut merupakan kesimpulan publik terhadap kondisi birokrasi yang pada gilirannya akan menghambat jalannya birokrasi itu sendiri di samping pupusnya kepercayaan publik terhadap keberadaan birokrasi.

1.      Biaya operasional yang telalu tinggi;

2.      Pelayanan publik yang rendah;

3.      Tidak mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Beberapa hambatan lain dan dikeluhkan aparatur yang menjalankan sistem birokrasi dirasakan turut memperberat tujuan reformasi birokrasi. Setidak-tidaknya terdapat tujuh alasan yang memperberat jalannya reformasi birokrasi, antara lain :

1.      Intervensi jabatan politis terhadap jabatan struktural;

2.      Proteksi antar kabupaten/kota terhadap penyebaran aparatur;

3.      Ukuran kompetensi pejabat struktural yang tidak jelas;

4.      Terbukanya peluang persaingan antar aparatur tanpa kriteria;

5.      Tidak tersedianya peta distribusi aparatur yang didasari kebutuhan;

6.      Keraguan aparatur dalam bersikap;

7.      Kesenjangan kesejahteraan antar kabupaten.

Dari ke-tujuh hambatan di atas, hal yang cukup meresahkan sistem aparatur adalah intervensi kebijakan politis terhadap keberadaan struktural. Oleh karenanya,  solusi utama yang seharusnya dilakukan adalah memisahkan intervensi jabatan politis terhadap sistem aparatur. Artinya, perlu dipersiapkan suatu aturan yang beresensi melindungi kompetensi aparatur sehingga upaya melakukan reformasi birokrasi dapat terealisir sesuai tujuan.