STABILITAS ANGGARAN

Rapat Intens TAPD

Stabiltas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen tahun 2012 dalam artian penetapan sistem anggaran berimbang kerap diperbincangkan di berbagai kalangan. APBK yang saban tahun diinformasikan defisit, sesuai data dinas yang menangani keuangan daerah (DPKKD Bireuen), perlu disikapi segera oleh Tim Anggaran Pemerintah Derah (TAPD). Dalam rapat-rapat intens, TAPD perlu menetapkan langkah-langkah aplikatif dalam membangun keberpihakan terhadap stabilitas anggaran. Kali ini TAPD harus mencari langkah-langkah pasti agar anggaran tahun 2012 harus stabil, melalui sistem anggaran berimbang sebagai langkah awal. Hal ini senada dengan harapan Azhar, SE Ak, auditor BPK-RI Perwakilan Aceh, yang memberi peringatan agar kondisi keuangan Bireuen dapat segera distabilkan dalam tahun 2012.

Razuardi Ibrahim dalam Rapat Seratus Hari Kerja, 2011

Suatu langkah strategis yang diambil yakni keharusan tutup buku anggaran 2011 per 31 Desember 2011. Hal ini terkait dengan pembenahan penyelesaian tagihan pembayaran dalam tahun berjalan 2011 yang berkonsekwensi terhadap matinya anggaran akibat ketidaksiapan SKPK menyikapi kondisi. “Hal ini harus dilakukan mengingat kita tidak boleh membiarkan OC bekelanjutan,” kataku selaku ketua TAPD dalam setiap rapat intens dengan para pejabat eselon II di lingkungan sekretariat kabupaten. Pada pertengahan bulan Nopember 2011, aku membuat rapat khusus dengan Kepala DPKKD Bireuen yang baru dilantik, Tarmidi, SE, M Si, untuk mengkaji besaran OC (outstanding cheque) yang akan mempengaruhi belanja tahun depan yakni 2012. Dalam rapat lanjutan, Tarmidi melaporkan ke pejabat eselon II, “Betapa tidak, OC itu kan berarti pengeluaran cek di luar kemampuan anggaran,” katanya meyakinkan. Akhirnya, kami bersepakat melakukan penutupan buku kas per 31 Desember agar peluang OC tertutup, apapun resikonya. Tarmidi juga melaporkan, sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Bireuen belum pernah dilakukan penutupan buku tepat pada akhir Desember. “Selalu bergeser ke tahun berikutnya,” katanya bersemangat. “Oleh karena itu, jika tidak diterapkan disiplin anggaran, berapapun besaran APBK, akan terkuras akibat sulitnya pengontrolan,” ungkap Tarmidi lagi.

Selanjutnya, perbaikan kualitas pembelanjaan yang dicirikan adanya program tepat sasaran sehingga dalam tahun 2012, anggaran untuk perangkat pemerintah hingga ke tingkat desa dapat ditingkatkan. “Jika kita tidak stressing ke program yang jelas dan terukur sulit rasanya kita dapat tingkatkan insentif ke perangkat pemerintahan bawahan,” kata Yanfitri, Kepala Bappeda Bireuen yang baru. Tidak pula ketinggalan, perencanaan pembayaran hutang yang akan membebani anggaran 2012. “Sesuai keputusan rapat TAPD, bahwa semua hutang-hutang Pemkab Bireuen sebelum tahun 2012, kita verifikasi agar didapatkan legalitas dalam pembayarannya,” lapor Yanfitri. Dia mengakui bahwa usulan hutang daerah sebelum verifikasi berjumlah Rp 30 milyar lebih. “Setelah kita verifikasi jumlahnya cuma bekisar Rp 10 milyar,” kata ketua Bappeda yang baru beroperasi sejak Nopember 2011 ini.

 

Tatkala TAPD melirik besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minim, tentu diperlukan langkah untuk percepatan peningkatanya, mengingat tahun 2011 akan segera berakhir. Sesuai laporan DPKKD, PAD per 14 Nopember hanya 57,33 %, cukup riskan. Artinya jika pemasukan hanya sekitar 57,33 persen, beban belanja yang didasari target PAD sebesar 41,67 persen menjadi hutang daerah dalam tahun 2012. “Karena sudah dibelanjakan baik dalam bentuk kontrak kepada pihak ketiga, maupun hutang barang di bagian-bagian sekretariat,” lapor Tarmidi. Dalam hitungan minggu, sesuai keputusan rapat, Tarmidi bersama dinasnya harus mampu menggenjot PAD agar mencapai 100 persen jelang tutup buku akhir Desember 2011.  Target itu tercapai sehingga TAPD tidak perlu khawatir terhadap beban hutang kegiatan tahun 2011 menjadi kewajiban pemabayaran di tahun 2012.

Di sisi lain, penekanan pendapatan daerah dilakukan melalui pengumpulan sewa menyewa aset komersial, toko, pasar, parkir, dan lainnya. “Sekarang sudah banyak masyarakat atau pengusaha yang membuat kontrak sewa toko,” lapor Mulyadi, Kepala Bidang Pendapatan di Dinas DPKKD. Dia mengakui bahwa tim kerja pengumpul aset komersial sudah maksimal bekerja jelang akhir 2011. Di rapat akhir minggu ke-dua, tim sepakat mengumumkan ke publik, bahwa “Sekarang kita sudah dapat memprediksi kekayaan daerah dari aset komersial, meskipun baru sebatas pembuatan dokumen aset di seluruh kecamatan”.  

Pertemuan selanjutnya awal Desember 2011, aku bersama rekan-rekan TAPD membahas prilaku keuangan Bireuen sejak 2007 sesuai data yang kuminta dari Tarmidi, Kepala DPKKD. Rekan-rekan kerja memahami program kerja seratus hari yang aku canangkan, meskipun sebagian dari mereka sedikit mendongkol karena lelah akibat penekanan yang aku terapkan. Tapi aku yakin dari rona wajah, mereka juga pro Bireuen Tanpa Disclaimer.