MELAYANI PEJABAT

Pejabat Butuh Dilayani

Razuardi Ibrahim, 25 Juli 2013
Sungai Iyu

Di tengah maraknya isu tata cara Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, memperlakukan aparatur yang berada di bawah kendalinya dengan jenaka,  konyol, dan cara yang tidak lazim, banyak daerah lain di Indonesia masih bertahan dengan cara tradisional. Para pejabat, baik struktural dan politis masih mengharapkan dirinya dilayani oleh sosok lain yang dianggap berstatus lebih rendah darinya. Kondisi ini merupakan produk sistem akibat mindset feodalisme belum hengkang dari pemikiran orang-orang kebanyakan. Terlebih lagi para pihak berkepentingan memperparah kondisi dengan menjadikan diri sebagai peminta-minta kepada para pejabat tertentu. Banyak komentar dari beberapa kerabat sesama para engineer kepadaku, “sulit menemui kepala dinas......., padahal sudah janji perencanaan itu akan diberikan kepadaku,” katanya sedikit memelas. Biasanya aku menanggapinya dengan sedikit marah karena kontribusi perendahan diri darinya menjadikan kondisi status quo semakin lama bertahan dan menghunjam. Pernah aku berkata kepada salah seorang kerabatku sesama lulusan teknik sipil 1988, “bisakah kita bayangkan, kondisi seperti apa yang terjadi jika di seluruh dunia para sarjana atau ahli teknik sipil mogok bekerja ?,” tanyaku. Ia menjawab, “ya, tidak ada infrastruktur,” katanya ringan,  “dan nilai komunitas teknik sipil akan tinggi,” lanjutnya. “Betul juga,” kataku, “tapi, jelasnya para ahli teknik sipil yang di kampus lulus nyontek dan nyaris drop out akan tampil memproklamirkan diri sebagai ahli rancang bangun konstruksi berat,” kataku disambut lolong matanya, seakan menanti masa itu tiba.