Dukungan
Suprastruktur Terhadap Infrastruktur
Jelang
imsak pada Ramadhan ke-6 1434 H, bertepatan hari Senin 15 Juli 2013, terlintas
diingatanku tentang beberapa materi pelatihan peningkatan jalan kabupaten di
masa lalu. Ingatan itu berawal dari pertanyaan pribadiku terhadap manajemen penanganan
berbagai infrastruktur yang rusak. Kebetulan juga Haris, pegawai PU Propinsi
Aceh, yang juga adik kelasku lulusan teknik sipil angkatan 1985 meng-SMS
seputar penunaian ibadah puasa. Aku semakin membayangkan fungsi kawan-kawan di
PU Propinsi Aceh sebagai tim pembina teknis jalan kabupaten di masa itu, dalam
kurun waktu 1989-1999. Dalam setiap pertemuan atau rapat teknis tingkat
nasional, di hadapan aku dan kawan-kawan dari kabupaten di seluruh Indonesia,
para pejabat Departemen PU sering mempresentasikan tentang kelembagaan
manajemen jalan. Sebagian akademisi menggolongkan atau menamakan sistem kelembagaan
itu sebagai suprastruktur. Di sanalah
peranan pengaturan, pengelolaan dan berbagai aksi perangkat lunak lainnya
difungsikan. Kehadiran sistem suprastruktur sangat terkait dengan kebutuhan
implementasi infrastruktur. Artinya, untuk mendukung produk infrastruktur yang
berkualitas perlu dukungan suprastruktur yang kuat pula. Suprastruktur yang
kuat sangat ditentukan oleh kompetensi orang-orang yang menggerakkan, komitmen
regulasi yang kuat serta faktor pendukung lainnya. Kala itu para engineer jalan kabupaten menyadari bahwa
kehancuran suprastruktur tidak kalah parahnya dibandingkan dengan infrastruktur
karena berpeluang berkelanjutan dari dampak domino yang terjadi. Meskipun keberadaan
suprastruktur biasanya dianggap tidak penting oleh sebagian orang. Akhirnya,
aku menyadari, dulu sistem pengelolaan jalan kabupaten di Indonesia memiliki
suprastruktur yang kuat sehingga kondisi jalan kabupaten dapat diukur secara
nasional. Aku terjaga dari renungan, sirine imsak berbunyi, selamat berpuasa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar