PAK MUS, AKU, DAN KIB

Mustafa A Glanggang

Kawasan Industri Bireuen

Suatu ketika jelang akhir 2002, Pak Mustafa A Glanggang baru dilantik menjadi Bupati Bireuen, membentuk tim untuk rencana kunjungan ke Malaysia. Aku juga baru diposisikan sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Bireuen. Event Organizer  (EO) dalam tim muhibah ini adalah saudara Sayeed Insa Mustafa, Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Bireuen, yang sebelumnya sebagai bawahanku tatkala aku menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Perjalanan muhibah ke beberapa kota di negeri jiran itu berjalan sukses, ditandai sambutan meriah dari para pejabat di berbagai tempat yang dikunjungi. Tiba pada suatu tempat yang cukup menarik, aku dan Pak Mustafa terdiam mengagumi upaya pembenahan ekonomi negara bagian Pulau Penang. Terlihat di sana, suatu hamparan luas yang ter-kapling-kapling disertai fasilitas jalan, listrik, dan air yang cukup baik. Ada beberapa pabrik pengolahan yang terbangun dan sudah berproduksi di tempat itu. “Ini kawasan industri yang baru mulai,” penjelasan pengelola pabrik pengalengan ikan dan kepiting yang menggunakan lahan kurang lebih satu hektar di kawasan itu. Orang Cina yang mengelola pabrik itu menyambut ramah dan menyiapkan ruangan diskusi yang mewah untuk kami.  Aku duduk di samping Pak Mustafa dalam diskusi, sambil sesekali bertanya tentang potensi perikanan Bireuen kepadaku. Di akhir pertemuan, Pak Mustafa berbisik kepadaku, “lagee nyoe ek jeut ta peugeot di Bireuen (seperti ini mungkin kita buat di Bireuen) ?,” tanya Pak Mus, panggilan akrab Pak Mustafa, kepadaku. “Jeut Pak,” jawabku pelan.

Setiba di Bireuen, Pak Mus memanggilku untuk mengajakku diskusi tentang hal kawasan industri yang kami saksikan di Pulau Penang. Aku ditemani Sayeed Insa Mustafa mulai menghayal tentang kemungkinan kawasan industri serupa di Penang dapat hadir di Bireuen. Sambil terbahak kami bercerita dan mengenang komunikasi yang terhambat dengan orang-orang Malaysia sewaktu di sana. “Dua hala,” ungkapan membingungkan dan kami rasa cukup jenaka waktu itu. “Artinya dua arah,” kata Sayeed Insa Mustafa menjelaskan maksud pejabat Negeri Perak tatkala para pejabat di sana mengajak membangun konsep kebersamaan dengan Bireuen. Akhir diskusi ringan di pagi jelang siang di ruang kerja Pak Mus, aku diperintahkannya membuat konsep kawasan industri di Batee Glungku. “Kalau orang-orang Malaysia datang berkunjung ke tempat kita, ada rencana yang kita bicarakan,” kata Pak Mus meyakinkan.

Aku mengerjakan konsep itu seraya berdiskusi dengan Ivan, seorang konsultan dari Banda Aceh, kerabat Pak Mus juga. Aku sudah kenal lama dengan Ivan karena dia juga kuliah di Fakultas Teknik Unsyiah. Praktis diskusi yang kami bangun lancar-lancar saja. Aku berperan menginventarisir alasan tentang pentingnya suatu kawasan industri hadir di Bireuen, termasuk keunggulan areal Cot Batee Geulunggku, tempat kawasan industri ditetapkan. Dalam hitungan bulan desain rencana Kawasan Industri Bireuen terwujud melalui kerjasama tim Ivan dan rekan-rekan di Pemkab Bireuen.

Tantangan sosial yang kurasakan cukup besar. Respon para pihak yang tidak setuju cukup memperberat kelancaran suatu konsep bangkitan kawasan industri. Tapi umumnya orang-orang yang tidak setuju itu, tidak melakukan protes di hadapanku atau Pak Mus sendiri. Aku lebih memberi alasan akademis dan praktis, sementara Pak Mus lebih menekankan alasan dalam 

aspek sosial politis. Isu yang dikembangkan oleh pihak tertentu hanyalah seputar program “cet langet” dan pemborosan luar biasa terhadap keuangan Bireuen. Ungkapan “cet langet” yang dimaksudkan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan Pak Mus, yakni program khayalan yang tidak mungkin dilakukan. Sementara penyerapan dana puluhan milyar, seperti isu yang beredar   juga tidak terbukti.  Sejak itu banyak tamu yang datang baik dari dalam maupun luar negeri, menyampaikan niatnya berinvestasi di kawasan industri Bireuen. Menyikapi hal ini, lazim Pak Mus mempersilahkan para tamu itu menemuiku untuk berbagai keterangan.  

Aku terus mengembangkan konsep ini meskipun Pak Mus telah mengakhiri masa jabatannya pada Juli 2007, digantikan dengan Nurdin Abdul Rahman. Masa awal kepemimpinan Pak Nurdin, aku banyak bercerita tentang konsep ini. Sering juga datang kepadaku saudara Adli Calok, asal Pandrah yang intens mengusung konsep ini dalam skala yang lebih besar, yakni dalam skala kekuatan ekonomi Aceh. Aku cukup senang terhadap respon yang dilontarka Adli Calok dan kawan-kawan ini. Aku bercerita pada Adli, bahwa konsep Kawasan Industri Bireuen ini cukup sederhana. “Kita hendak mencoba mengimbangi pertumbuhan ekonomi di belahan barat Bireuen dari pertumbuhan ekonomi di belahan timur,” kataku. Aku tamsilkan pada Adli tentang perputaran uang di Bireuen layaknya sebuah kapal. “Jika Bireuen ini sebuah kapal, tentu dia sudah miring ke timur karena beratnya perputaran uang di kawasan Bireuen dan Matang Geulumpang Dua,” kataku. “Jadi jika di Batee Geulungku terjadi kegiatan ekonomi yang hebat, tentu kapal ini akan berimbang,” kataku disambut sumringah Adli dan kawan-kawan.

Secara teknis aku juga banyak ungkapkan kepada Adli. “Bagi yang memiliki lahan di kawasan itu, kita ikut sertakan ke dalam saham-saham di pabrik,” kataku. “Jadi kita berharap agar tidak ada masyarakat yang menjual lahannya, karena setelah menjual tanah mereka tidak memiliki pekerjaan lagi,” sambungku lagi.  

Rencana penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bireuen sebagai kekuatan ekonomi pesisir utara Aceh dalam mendukung keberadaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sudah semakin diperlukan. Tingkat kepentingan  dari rencana ini adalah pertumbuhan  ekonomi wilayah dari sudut pandang nasional, dan sebagai upaya penciptaan lapangan kerja baru bagi Provinsi Aceh. Dalam mendukung rencana ini Kabupaten Bireuen telah menyiapkan lahan kawasan industri seluas 795 Ha dan ketersediaan lokasi pelabuhan laut seluas 100 Ha. Dukungan yang diperlukan Kabupaten Bireuen adalah  Penetapan KEK melalui regulasi nasional dan  Pembangunan prasarana kawasan industri Bireuen (KIB) untuk mendukung KEK dimaksud.

Suatu ketika, di tahun 2008, aku diwawancarai oleh salah satu media tentang KIB. Aku menjawab apa adanya, minimal ada pengayaan dalam diri mereka. Kira-kira seperti ini pertanyaan dan jawaban dari ekspose media tersebut :

judul tulisan wawancara itu,

Menjaring Mimpi di KIB Bireuen

1. Apa konsep Kawasan Industri Bireuen  (KIB) ini sebenarnya?

Secara konsep kawasan industri Bireuen merupakan suatu penetapan fungsi kawasan yang didukung potensi lahan. Artinya kita sudah harus mengaitkan keunggulan lahan yang tersedia dengan produktivitas masyarakat Bireuen sehingga terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Kabupaten Bireuen.

2. Lokasi KIB itu sendiri dimana saja dan berapa total luasnya?

Pada tahap awal, tahun 2006,  kita menetapkan KIB itu di Batee Glungku Kecamatan Simpang Mamplam dan Pandrah. Namun melihat ketersediaan lahan di beberapa kecamatan maka Pemkab menetapkan lokasi pendukung lainnya pada tahun 2008, yaitu di Kecamatan Juli dan Jangka dalam luasan yang lebih kecil. Luasan areal KIB Batee Glungku 795 Hektare, Sub regional Juli 16 Hektare, dan Jangka seluas 4 Hektare.

3. Mengapa di awal-awalnya Pemda Bireuen terlihat bernafsu akan terwujudnya KIB ini?

Memang terkesan dibesar-besarkan, tapi itu mesti dilakukan karena dalam konsep perdagangan dan industri persoalan promosi merupakan hal penting. Dan tidak hanya tahap awal, sekarangpun jika ada yang ingin membahas kita siap melayaninya. Kita kan tidak pernah kehilangan apa-apa dengan ekspose seperti itu, malah banyak orang ingin menyaksikan lokasi itu.

4. Selama konsep KIB didengungkan, sejauh mana realisasi sudah berjalan?

Kita sudah melakukan studi penting untuk itu seperti, rencana tata ruang KIB, feasibility study, kondisi geologi, pengukuran luas areal, study sumber daya air, di samping pembentukan badan jalan sepanjang 500 meter.

5. Berapa biaya diperuntukkan oleh Pemda Bireuen untuk KIB?

Sebenarnya, biaya khusus untuk KIB itu sendiri tidak pernah ada. Kecuali dukungan dari masing-masing institusi seperti Bappeda, Disperindagkop dan Kimpraswil dengan total keseluruhan  1,5 milyar rupiah sejak tahun 2005 hingga 2008.

6. Sasaran apa yang ingin dicapai dari KIB?

Sasaran yang ingin dicapai ialah, suatu kondisi sinerjis antara usaha masyarakat dengan produk hasil bumi Bireuen dan sekitarnya sehingga memberi dampak terhadap penciptaan lapangan kerja baru disertai penggalian sumber pendapatan baru daerah.

7. Terkesan, program KIB hanya untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak tertentu guna meraup keuntungan, apa benar?

Benar jika pihak tertentu yang dimaksudkan adalah pelaku dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah daerah telah menyiapkan konsep dan pelayanan cukup baik bagi peminat investasi di KIB itu.

8. Pimpinan daerah sok sibuk melayani investor datang, padahal tak satupun yang berminat?

Persoalan minat dan tak berminat itu bukan persoalan pemerintah daerah, tapi lebih dikarenakan analisis ekonomi yang belum mendukung investasi dari mereka.

9. Kendala KIB saat ini apa?

Kendala utama ya peminat investasi itu sendiri. Kalau para investor beralasan prasarana pendukung saya kira itu hanya alasan saja. Kita kan bisa berhitung jika mereka benar-benar serius. Kita tahu juga kewajiban seperti apa. Kita tidak mungkin melakukan investasi infrastruktur sia-sia, meskipun banyak pihak juga mengakui konsep dan upaya Pemkab Bireuen membangun wacana selama ini juga merupakan investasi.

10. Kalau tidak ada alokasi dana khusus, kenapa pemda setempat yakin bersikap?

Kecenderungan orang menilai alokasi danalah yang paling menentukan keberhasilan suatu rencana. Padahal posisi KIB itu sendiri memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Di samping potensi kreativitas masyarakat Bireuen yang juga sulit diukur dengan bentuk alokasi anggaran. Ditambah lagi dengan potensi perkebunan Bireuen beserta kabupaten sekitar. Kalaupun diperlukan, hanya alokasi anggaran untuk membangun sinerjitas itu. Tapi itupun tidak perlulah banyak-banyak.

11. Bagaimana komentar anda selaku ketua Bapel KIB jika banyak pihak menyatakan KIB itu hanya impian.

Itu hanya soal waktu saja, yang penting saya tidak memanfaatkan fasilitas dari Pemerintah untuk membangkitkan ekonomi kawasan dengan konsep KIB ini.  

12. Sementara KIB mandeg, kok bisa-bisanya Pemkab Bireuen menjawab wacana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sebenarnya antara KIB dan KEK berbeda dalam hal yang cukup mendasar. KIB mengarah ke tujuan operasional, sementara KEK adalah wacana regulasi penetapan daerah sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi daerah yang berhak diraih oleh semua daerah asal siap. Bisa saja KIB menjadi andalan dari KEK itu sendiri.